PULAU Batam sudah sejak awal 1970-an disiapkan pemerintah Indonesia sebagai kawasan perdagangan untuk mengimbangi perkembangan di Singapura dan Malaysia, dua negara jiran terdekat dari pulau tersebut.
Namun, kini, Batam masih terlihat terengah mengejar kemajuan keduanya. Sejumlah problem, termasuk soal dualisme antara Badan Pengusahaan (BP Batam) dan pemerintah kota, terus menggelayuti, sehingga akselerasi kawasan zona perdagangan bebas itu belum sesuai harapan.
Dua pekan lalu, pemerintah melalui Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menunjuk dan melantik Hartanto Reksodipoetro sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, menggantikan Mustofa Wijaya. Pada Jumat (15/4), wartawan Media Indonesia, Ahmad Punto dan Hendri Kremer, berkesempatan mewawancarai Hartanto di kantornya, di kawasan Batam Center.
Beberapa waktu lalu, sempat beredar berita BP Batam akan dibubarkan, tapi kemudian rupanya pejabat baru dilantik. Bagaimana sesungguhnya?
Sebenarnya, tidak pernah ada rencana (pemerintah) membubarkan BP Batam. Yang terjadi ialah regenerasi.Perubahan dan pergantian biasa.
Memang Pak Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) pernah mengatakan soal pembubaran. Maksudnya bukan dalam arti kata dibubarkan organisasinya, tapi orang-orangnya diganti. Ini kan (dibentuk berdasarkan) undangundang, jadi tidak bisa begitu saja dibubarkan.
Isu pembubaran terkait adanya dualisme dengan pemerintah Kota Batam, ada pesan khusus pusat soal dualisme?.
Pesan secara langsung mengenai dualisme tidak ada. Adanya dualisme memang kenyataan, itu istilah saja.Masalah sesungguhnya sederhana, dua-duanya ada berdasar UU. Karena dua-duanya punya hak dan kewajiban, barangkali di situ sering ada gesekan.Salah satu yang dicirikan sebagai dualisme ialah adanya dua PTSP. Mestinya PTSP itu artinya pelayanan terpadu satu pintu, tapi sekarang ada satu pintu di sini, satu pintu di sana. Orang kemudian mengasosiasikan di situlah letak dualisme.
Untuk meminimalisasi itu, apa langkah BP Batam?
Saya pikir harus dibahas dengan teman-teman di pemkot. Ini sudah saya sampaikan ketika bertemu Pak Wali Kota. Kita masing-masing mencoba sinergi, saling komunikasi dengan lebih baik karena dua belah pihak punya alasan-alasan.
Saya pikir harus dibahas dengan teman-teman di pemkot. Ini sudah saya sampaikan ketika bertemu Pak Wali Kota. Kita masing-masing mencoba sinergi, saling komunikasi dengan lebih baik karena dua belah pihak punya alasan-alasan.
Kita coba duduk bersama, kan samasama untuk Pulau Batam. Saya yakin Pak Wali Kota kerja juga berdasarkan janji saat pilkada untuk memajukan Batam dan sebagainya. Kami, walaupun tidak dipilih, oleh pusat juga ditugaskan dan diharuskan mencapai kemajuan. Dari situ sebenarnya dasar kita sama.
Pemerintah ingin agar Batam bisa lebih cepat jadi kawasan internasional sekelas Singapura. Strateginya?
Kami diberi tugas untuk mengakselerasi pencapaian hasil-hasil BP Batam.Hasil yang ada sekarang dipotret, kemudian ditingkatkan dan diakselerasikan. Kenapa? Karena pemerintah punya harapan besar terhadap Pulau Batam yang juga akan ikut membantu menghela laju pertumbuhan.
Kami diberi tugas untuk mengakselerasi pencapaian hasil-hasil BP Batam.Hasil yang ada sekarang dipotret, kemudian ditingkatkan dan diakselerasikan. Kenapa? Karena pemerintah punya harapan besar terhadap Pulau Batam yang juga akan ikut membantu menghela laju pertumbuhan.
Bagaimana hubungan BP Batam dan Dewan Kawasan?
Dewan kawasan itu pemegang saham kita. Mereka bilang, `Nih saya kasih kalian modal berupa aset tanah dan sebagainya, berikut permasalahan dan utang-utangnya. Turn that around'. Seperti perusahaan yang dari (nilainya) merah diperbaiki jadi biru, setelah itu dijual. Kira-kira seperti itu tugas kami.
Dewan kawasan itu pemegang saham kita. Mereka bilang, `Nih saya kasih kalian modal berupa aset tanah dan sebagainya, berikut permasalahan dan utang-utangnya. Turn that around'. Seperti perusahaan yang dari (nilainya) merah diperbaiki jadi biru, setelah itu dijual. Kira-kira seperti itu tugas kami.
Poin apa yang perlu segera dibenahi?
Dalam kacamata kami, ada dua hal. Nomor satu, pembenahan ke dalam (internal). Nomor dua menjaga komunikasi dengan stakeholders, termasuk pemkot, pemprov, DPRD kota, dan DPRD Kepri. Kita selesaikan dulu masalah-masalah yang sifatnya mendasar.
Dalam kacamata kami, ada dua hal. Nomor satu, pembenahan ke dalam (internal). Nomor dua menjaga komunikasi dengan stakeholders, termasuk pemkot, pemprov, DPRD kota, dan DPRD Kepri. Kita selesaikan dulu masalah-masalah yang sifatnya mendasar.
Seberapa penting pembenahan masalah internal?
Jujur saja, nomor satu prioritas saya masalah internal. Bukan berarti bahwa internal itu satu-satunya faktor, karena masalah di luar itu juga banyak dan tidak kurang ke d a l a m a n nya. Tetapi, mau kami, sebelum menuntut perubahan orang, marilah berubah dulu.
Jujur saja, nomor satu prioritas saya masalah internal. Bukan berarti bahwa internal itu satu-satunya faktor, karena masalah di luar itu juga banyak dan tidak kurang ke d a l a m a n nya. Tetapi, mau kami, sebelum menuntut perubahan orang, marilah berubah dulu.
Lamanya perizinan dan problem PTSP juga masalah internal?
Tentu, dan di luar masalah dualisme tadi, apa yang jadi tanggung jawab kami, kami akan tetap meningkatkan itu. Kita harus bisa menyamai proses perizinan di BKPM yang hanya butuh 3 jam. Negara saja bisa, masak Batam enggak bisa?
Tentu, dan di luar masalah dualisme tadi, apa yang jadi tanggung jawab kami, kami akan tetap meningkatkan itu. Kita harus bisa menyamai proses perizinan di BKPM yang hanya butuh 3 jam. Negara saja bisa, masak Batam enggak bisa?
Batam akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK)?
Ini juga saya rasa ada salah persepsi.Tidak ada niat pemerintah mengubah Batam seluruhnya jadi KEK. Salah satu pekerjaan kami ialah mengidentifikasi lahan-lahan yang harus didayagunakan. Setelah itu, kami harus bisa mengembangkannya sehingga jadi berdaya tarik bagi investor. Kawasankawasan itu yang nantinya diberi status KEK.
Sudah ditentukan kawasan yang akan masuk KEK?
Kalau menurut apa yang digambarkan kepada kami oleh pimpinan, ada lahan-lahan yang masih dikuasai BP Batam. Masih ada juga pulau-pulau lain di luar Batam yang masih bagian dari UU. Kita lihat nanti, lahan-lahan itu harus didayagunakan dengan diberikan status KEK karena dengan menggunakan UU KEK, pemerintah bisa beri fasilitas tambahan.
Kalau menurut apa yang digambarkan kepada kami oleh pimpinan, ada lahan-lahan yang masih dikuasai BP Batam. Masih ada juga pulau-pulau lain di luar Batam yang masih bagian dari UU. Kita lihat nanti, lahan-lahan itu harus didayagunakan dengan diberikan status KEK karena dengan menggunakan UU KEK, pemerintah bisa beri fasilitas tambahan.
Jadi, mereka yang dijadikan KEK bisa dapat fasilitas ganda?
Kalau mau dibilang demikian bisa juga. Fasilitas free trade zone kan un tuk seluruh Batam, bebas PPN untuk seluruh Batam. Itu tetap. Namun, untuk daerah tertentu, saya tam bah dengan tax holiday, misalnya, untuk menarik investor baru yang kita mau, yang bisa mendorong akselerasi. Konsekuensinya, kita harus bikin dulu infrastruktur yang bagus. Jalan, air, dan lokasi permukiman mesti jelas.
Kalau mau dibilang demikian bisa juga. Fasilitas free trade zone kan un tuk seluruh Batam, bebas PPN untuk seluruh Batam. Itu tetap. Namun, untuk daerah tertentu, saya tam bah dengan tax holiday, misalnya, untuk menarik investor baru yang kita mau, yang bisa mendorong akselerasi. Konsekuensinya, kita harus bikin dulu infrastruktur yang bagus. Jalan, air, dan lokasi permukiman mesti jelas.
Bagaimana sebetulnya potensi Batam untuk menarik investor?
Kita belum tahu detail in dustri yang ada apa saja. Kita harus cepat mengetahui keadaan medan, kemudian diputuskan prioritas pada yang mana. Itu bergantung apa tujuan kita. Misalnya, kita ingin meningkatkan employment, cari industri padat karya. Tapi kalau ingin masuk global value chains, jadi penyuplai dunia untuk alat tertentu, enggak harus padat karya. Dalam mengambil keputusan nanti, sedapat mungkin kita mendekati apa yang jadi titik permasalahan.
Kita belum tahu detail in dustri yang ada apa saja. Kita harus cepat mengetahui keadaan medan, kemudian diputuskan prioritas pada yang mana. Itu bergantung apa tujuan kita. Misalnya, kita ingin meningkatkan employment, cari industri padat karya. Tapi kalau ingin masuk global value chains, jadi penyuplai dunia untuk alat tertentu, enggak harus padat karya. Dalam mengambil keputusan nanti, sedapat mungkin kita mendekati apa yang jadi titik permasalahan.
Artinya potensi itu belum tergali optimal?
Ya, saya rasa itu juga merupakan gambaran pemerintah pusat (dengan pergantian ini) agar Batam segera dioptimalkan. Soal pelabuhan misalnya, atau bandara, harus dicocokkan dengan industrinya. Jadi teman-teman di sini saya minta selalu bersinergi, yang mempersiapkan atau mendayagunakan aset harus tahu persis teman-teman yang memperjuangkan datangnya investor. Harus nyambung, kalau enggak, buat apa?
Ya, saya rasa itu juga merupakan gambaran pemerintah pusat (dengan pergantian ini) agar Batam segera dioptimalkan. Soal pelabuhan misalnya, atau bandara, harus dicocokkan dengan industrinya. Jadi teman-teman di sini saya minta selalu bersinergi, yang mempersiapkan atau mendayagunakan aset harus tahu persis teman-teman yang memperjuangkan datangnya investor. Harus nyambung, kalau enggak, buat apa?
Apakah BP Batam juga mengejar profit?
Nama kita badan pengusahaan, bukan otorita. Otorita konotasinya regulator. Kita bukan regulator, kita ini pengusaha, kira-kira begitu. BP ini harus mengusahakan lahan, mengusahakan aset HPL sehingga berdaya guna, dan menghasilkan keuntungan. Buat kita, pelabuhan bukan sekadar pelabuhan, itu unit usaha kita, harus profitable.Dari situ, nanti kita bisa hasilkan uang sendiri untuk diinvestasikan dan menghasilkan lahan-lahan yang baik dan seterusnya
Nama kita badan pengusahaan, bukan otorita. Otorita konotasinya regulator. Kita bukan regulator, kita ini pengusaha, kira-kira begitu. BP ini harus mengusahakan lahan, mengusahakan aset HPL sehingga berdaya guna, dan menghasilkan keuntungan. Buat kita, pelabuhan bukan sekadar pelabuhan, itu unit usaha kita, harus profitable.Dari situ, nanti kita bisa hasilkan uang sendiri untuk diinvestasikan dan menghasilkan lahan-lahan yang baik dan seterusnya
Post A Comment:
0 comments: